BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU


BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

Pendahuluan

Istilah kesejahteraan sosial terpadu menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah pendapatan atau pertumbuhan ekonomi.

Seseorang mungkin mempunyai pendapatan tinggi, tetapi belum tentu sejahtera apabila:

  • tidak mendapatkan keamanan;
  • tidak mempunyai akses pendidikan;
  • tidak mendapatkan pelayanan kesehatan;
  • hidup dalam lingkungan yang rusak;
  • mengalami ketidakadilan;
  • tidak mempunyai kebebasan yang layak;
  • atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Sebaliknya, masyarakat yang sejahtera bukan hanya masyarakat yang mempunyai banyak uang, tetapi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan material sekaligus memperoleh kehidupan yang aman, bermartabat, sehat, berpendidikan, memiliki hubungan sosial yang baik, serta mendapatkan keadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan kesejahteraan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep falah, yaitu keberhasilan atau kesejahteraan manusia yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi.

Sementara dalam ekonomi Pancasila, orientasi tersebut dapat dikaitkan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, paradigma kesejahteraan sosial terpadu berusaha mempertemukan dua perspektif tersebut.

Secara sederhana:

Ekonomi Islam → falah dan maqashid syariah
Ekonomi Pancasila → kesejahteraan dan keadilan sosial
Integrasi → pembangunan manusia yang utuh, adil, dan berkelanjutan.


A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

1. Apa yang dimaksud dengan falah?

Falah merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam.

Secara sederhana, falah dapat dipahami sebagai keberhasilan, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan yang bersifat menyeluruh.

Konsep ini berbeda dengan pengertian "sukses" dalam ekonomi konvensional.

Dalam pandangan yang sangat materialistik, seseorang dianggap berhasil apabila:

  • pendapatannya tinggi;
  • hartanya banyak;
  • konsumsi meningkat;
  • bisnisnya berkembang;
  • memiliki aset yang besar.

Islam tidak menolak kekayaan.

Namun kekayaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Seseorang yang kaya tetapi memperoleh hartanya melalui penipuan, korupsi, eksploitasi, atau transaksi yang dilarang tidak dapat dianggap mencapai keberhasilan dalam pengertian Islam.

Karena itu, falah mempunyai dimensi yang lebih luas.

2. Dimensi falah

Falah dapat dilihat dalam beberapa dimensi.

a. Dimensi material

Manusia membutuhkan kebutuhan material seperti:

  • makanan;
  • pakaian;
  • tempat tinggal;
  • kesehatan;
  • pendidikan;
  • pekerjaan;
  • pendapatan.

Kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar manusia dapat menjalani kehidupan secara layak.

b. Dimensi spiritual

Manusia bukan hanya makhluk ekonomi.

Dalam perspektif Islam, manusia juga mempunyai kebutuhan spiritual.

Karena itu, kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan:

"Berapa banyak uang yang saya miliki?"

tetapi juga:

"Apakah kehidupan saya memiliki nilai dan keberkahan?"

c. Dimensi sosial

Manusia hidup bersama orang lain.

Karena itu, kesejahteraan individu tidak boleh dibangun melalui penderitaan masyarakat.

Misalnya seseorang menjadi sangat kaya karena mengeksploitasi ribuan pekerja.

Dalam perspektif falah, kekayaan semacam itu tidak dapat dipisahkan dari persoalan moral dan sosial.

d. Dimensi akhirat

Inilah salah satu perbedaan mendasar konsep falah dengan konsep kesejahteraan yang murni material.

Islam melihat kehidupan dunia dan akhirat sebagai bagian dari keseluruhan orientasi kehidupan manusia.

Karena itu, perilaku ekonomi harus mempertimbangkan konsekuensi moral dan spiritual.


3. Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi Pancasila

Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, salah satu orientasi utamanya adalah keadilan sosial.

Sila kelima menyatakan:

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Artinya, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat yang luas kepada seluruh rakyat.

Keadilan sosial berarti masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi ketimpangan ekstrem tanpa adanya kebijakan untuk mengatasinya.

Contohnya:

Jika suatu daerah mempunyai sumber daya alam yang sangat besar, tetapi masyarakat lokal tetap hidup dalam kemiskinan, maka terdapat persoalan keadilan sosial.

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi akses pendidikan hanya dapat dinikmati kelompok kaya, maka manfaat pembangunan belum terdistribusi secara adil.


4. Titik temu falah dan keadilan sosial

Di sinilah konsep falah dan keadilan sosial dapat diintegrasikan.

Falah menekankan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Keadilan sosial menekankan pemerataan manfaat pembangunan dan perlindungan terhadap seluruh rakyat.

Keduanya dapat dirumuskan:

Tujuan ekonomi bukan sekadar meningkatkan kekayaan, tetapi menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera, bermartabat, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi seharusnya menghasilkan:

pertumbuhan + pemerataan + kualitas hidup + moralitas + keberlanjutan.


B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Pengertian maqashid syariah

Maqashid syariah berarti tujuan-tujuan utama syariat Islam.

Konsep ini membantu menjelaskan bahwa aturan Islam bukan sekadar kumpulan larangan dan kewajiban, tetapi memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.

Dalam pembahasan klasik, maqashid sering dikaitkan dengan perlindungan terhadap lima hal utama:

  1. agama;
  2. jiwa;
  3. akal;
  4. keturunan;
  5. harta.

Kelima unsur tersebut sering disebut sebagai al-dharuriyyat al-khams, yaitu kebutuhan atau kepentingan dasar yang harus dilindungi.


2. Perlindungan agama

Perlindungan agama atau hifz al-din menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan beragama dan nilai spiritual manusia.

Dalam konteks kesejahteraan, manusia tidak hanya membutuhkan:

  • makanan;
  • rumah;
  • pekerjaan;
  • uang.

Manusia juga mempunyai kebutuhan spiritual dan moral.

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimensi spiritual memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, pembangunan manusia tidak seharusnya hanya menghasilkan manusia yang:

produktif secara ekonomi,

tetapi juga manusia yang:

memiliki integritas dan nilai moral.


3. Perlindungan jiwa

Perlindungan jiwa atau hifz al-nafs berkaitan dengan hak manusia untuk hidup dan mendapatkan perlindungan.

Dalam konteks ekonomi, prinsip ini berhubungan dengan:

  • akses terhadap makanan;
  • kesehatan;
  • tempat tinggal;
  • keselamatan kerja;
  • keamanan;
  • perlindungan sosial.

Misalnya, pekerja yang bekerja di tempat yang sangat berbahaya tanpa perlindungan keselamatan berada dalam situasi yang bertentangan dengan semangat perlindungan jiwa.

Begitu pula masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap layanan kesehatan dasar menghadapi persoalan kesejahteraan yang serius.


4. Perlindungan akal

Perlindungan akal atau hifz al-'aql berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan berkembang secara intelektual.

Dalam konteks pembangunan manusia, hal ini sangat erat dengan:

  • pendidikan;
  • literasi;
  • ilmu pengetahuan;
  • kemampuan berpikir kritis;
  • akses informasi;
  • pengembangan keterampilan.

Karena itu, pendidikan bukan sekadar fasilitas sosial.

Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan manusia.

Sebuah negara tidak dapat mencapai kesejahteraan jangka panjang apabila sebagian besar masyarakatnya tidak mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas.


5. Perlindungan keturunan

Perlindungan keturunan atau hifz al-nasl berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dan generasi.

Dalam konteks sosial ekonomi, hal ini dapat dikaitkan dengan:

  • perlindungan keluarga;
  • kesehatan ibu dan anak;
  • pendidikan anak;
  • keamanan sosial;
  • lingkungan yang sehat;
  • perlindungan anak.

Artinya, pembangunan tidak boleh hanya memikirkan generasi sekarang.

Kita juga harus memikirkan:

"Masyarakat seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya?"


6. Perlindungan harta

Perlindungan harta atau hifz al-mal sangat berkaitan langsung dengan ekonomi.

Harta harus:

  • diperoleh secara halal;
  • dilindungi dari pencurian;
  • diperoleh melalui transaksi yang sah;
  • digunakan secara bertanggung jawab;
  • dan tidak menjadi alat untuk menindas orang lain.

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini dapat dikaitkan dengan:

  • kepastian hukum;
  • perlindungan hak milik;
  • perlindungan konsumen;
  • perlindungan terhadap penipuan;
  • sistem keuangan yang sehat;
  • pemberantasan korupsi;
  • dan perlindungan terhadap usaha masyarakat.

7. Hubungan maqashid dengan pembangunan manusia Indonesia

Kelima tujuan tersebut dapat dihubungkan dengan pembangunan manusia.

Maqashid SyariahDimensi pembangunan
Perlindungan agamaMoral dan spiritual
Perlindungan jiwaKesehatan dan keamanan
Perlindungan akalPendidikan dan pengetahuan
Perlindungan keturunanKeluarga dan generasi
Perlindungan hartaEkonomi dan keamanan aset

Dengan demikian, pembangunan manusia yang sesungguhnya harus bersifat multidimensional.

Tidak cukup hanya menaikkan pendapatan.

Negara harus meningkatkan:

kesehatan + pendidikan + keamanan + kesempatan ekonomi + perlindungan keluarga + kualitas spiritual/moral + lingkungan.


C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

Bagian ini penting karena kesejahteraan sosial tidak mungkin dibahas tanpa membahas kemiskinan.

1. Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berarti tidak memiliki uang.

Kemiskinan dapat berupa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar:

  • makanan;
  • tempat tinggal;
  • pendidikan;
  • kesehatan;
  • pekerjaan;
  • keamanan;
  • akses terhadap modal;
  • dan kesempatan untuk berkembang.

Karena itu, kemiskinan memiliki dimensi multidimensional.

Seseorang dapat mempunyai pendapatan sedikit lebih tinggi dari garis kemiskinan tetapi tetap mengalami kesulitan besar karena tidak mempunyai akses pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang stabil.


2. Perspektif Islam terhadap kemiskinan

Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem sosial ekonomi Islam.

Selain zakat, terdapat pula:

  • sedekah;
  • infak;
  • wakaf;
  • bantuan sosial;
  • dan berbagai bentuk solidaritas ekonomi.

Namun penting untuk dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan bahwa kemiskinan cukup diselesaikan dengan bantuan konsumtif.

Pemberian bantuan memang diperlukan dalam kondisi tertentu.

Tetapi dalam jangka panjang, masyarakat juga perlu:

  • pendidikan;
  • pekerjaan;
  • modal;
  • keterampilan;
  • akses pasar;
  • dan kesempatan untuk menjadi mandiri.

Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan harus bergerak dari:

charity → empowerment.

Dari sekadar memberi bantuan menuju pemberdayaan.


3. Perspektif Pancasila terhadap kemiskinan

Dalam kerangka Pancasila, kemiskinan merupakan persoalan keadilan sosial.

Negara mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya memberikan bantuan tunai.

Pemerintah juga perlu menciptakan:

  • lapangan kerja;
  • pendidikan;
  • layanan kesehatan;
  • infrastruktur;
  • akses pembiayaan;
  • perlindungan sosial;
  • pemberdayaan UMKM;
  • dan pemerataan pembangunan.

4. Kesenjangan ekonomi

Kesenjangan berbeda dari kemiskinan.

Kemiskinan berbicara mengenai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Kesenjangan berbicara mengenai perbedaan kondisi ekonomi antara kelompok masyarakat.

Misalnya:

Kelompok A memiliki aset senilai Rp100 miliar.

Kelompok B hanya mempunyai aset Rp10 juta.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan tidak selalu berarti sesuatu yang salah secara otomatis. Perbedaan kemampuan, pekerjaan, dan usaha memang dapat menghasilkan perbedaan pendapatan.

Namun kesenjangan menjadi masalah ketika:

  • terlalu ekstrem;
  • sulit ditembus;
  • diwariskan antargenerasi;
  • menyebabkan kelompok miskin kehilangan kesempatan;
  • atau memungkinkan kelompok kaya menguasai sistem politik dan ekonomi.

5. Ketergantungan ekonomi

Selain kemiskinan dan kesenjangan, terdapat persoalan ketergantungan.

Ketergantungan terjadi ketika suatu kelompok, daerah, atau negara terlalu bergantung pada pihak lain sehingga kehilangan kemampuan untuk menentukan arah ekonominya sendiri.

Contohnya dapat terjadi ketika:

  • masyarakat hanya menjadi pemasok bahan mentah;
  • produk bernilai tinggi justru diproduksi pihak lain;
  • teknologi dikuasai pihak eksternal;
  • modal terkonsentrasi pada pihak tertentu;
  • petani sangat bergantung pada tengkulak;
  • UMKM bergantung pada satu platform atau pembeli besar.

Ketergantungan semacam ini dapat melemahkan posisi tawar masyarakat.


6. Analisis integratif

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan sebenarnya saling berhubungan.

Contohnya:

Modal terbatas
↓
Produksi kecil
↓
Posisi tawar lemah
↓
Pendapatan rendah
↓
Sulit menabung
↓
Sulit memperoleh modal
↓
Ketergantungan semakin besar
↓
Kemiskinan berlanjut

Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan selalu akibat "orang malas".

Ada pula faktor struktural.

Karena itu, solusi harus bersifat struktural.


7. Solusi integratif

Dalam perspektif Pancasila-Islam, penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui kombinasi:

  • zakat;
  • wakaf produktif;
  • koperasi;
  • pembiayaan usaha;
  • pendidikan;
  • pelatihan keterampilan;
  • kebijakan pajak dan perlindungan sosial;
  • pembangunan infrastruktur;
  • pemberdayaan UMKM;
  • penciptaan lapangan kerja;
  • penguatan ekonomi daerah;
  • serta pengawasan terhadap konsentrasi kekuatan ekonomi.

Dengan demikian, masyarakat miskin tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan.


D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

1. Keterbatasan PDB

PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan indikator penting untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara.

Tetapi PDB memiliki keterbatasan.

PDB pada dasarnya mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Masalahnya:

PDB tinggi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat sejahtera.

Bayangkan suatu negara mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi:

  • ketimpangan sangat tinggi;
  • kemiskinan masih besar;
  • lingkungan rusak;
  • kesehatan masyarakat buruk;
  • pendidikan tidak merata.

Apakah masyarakat tersebut benar-benar sejahtera?

Belum tentu.


2. Mengapa indikator ekonomi harus diperluas?

Karena kesejahteraan manusia memiliki banyak dimensi.

Kita perlu melihat:

Dimensi ekonomi

  • pendapatan;
  • pekerjaan;
  • daya beli;
  • kepemilikan aset;
  • kemiskinan.

Dimensi sosial

  • pendidikan;
  • kesehatan;
  • keamanan;
  • hubungan sosial;
  • perlindungan kelompok rentan.

Dimensi pemerataan

  • distribusi pendapatan;
  • distribusi aset;
  • akses terhadap layanan publik;
  • kesempatan ekonomi.

Dimensi lingkungan

  • kualitas udara;
  • kualitas air;
  • keberlanjutan sumber daya;
  • tingkat pencemaran;
  • perlindungan ekosistem.

Dimensi moral dan spiritual

  • integritas;
  • tanggung jawab;
  • kehidupan sosial;
  • kebebasan menjalankan agama;
  • kualitas kehidupan spiritual.

3. Indikator berdasarkan falah

Jika menggunakan konsep falah, indikator kesejahteraan harus melihat apakah masyarakat mampu mencapai kehidupan yang baik secara menyeluruh.

Misalnya:

Apakah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya?

Apakah mereka sehat?

Apakah mereka mendapatkan pendidikan?

Apakah mereka mempunyai pekerjaan yang layak?

Apakah harta mereka aman?

Apakah keluarga mereka terlindungi?

Apakah mereka dapat menjalankan kehidupan spiritualnya?

Apakah lingkungan mereka sehat?

Dengan demikian, indikator falah jauh lebih luas daripada sekadar pendapatan per kapita.


4. Indikator berdasarkan keadilan sosial

Dari perspektif Pancasila, indikator kesejahteraan juga harus melihat distribusi.

Misalnya, tidak cukup mengatakan:

"Pendapatan nasional meningkat."

Kita juga harus bertanya:

"Siapa yang menikmati peningkatan tersebut?"

Jika pendapatan nasional meningkat tetapi sebagian besar manfaat hanya dinikmati kelompok tertentu, maka kualitas keadilan sosial perlu dipertanyakan.

Karena itu, indikator harus memperhatikan:

  • tingkat kemiskinan;
  • tingkat ketimpangan;
  • akses pendidikan;
  • akses kesehatan;
  • kesempatan kerja;
  • pemerataan pembangunan;
  • akses terhadap sumber daya;
  • dan kualitas lingkungan.

5. Perubahan paradigma

Paradigma lama:

Pertumbuhan ekonomi → kesejahteraan.

Paradigma yang lebih komprehensif:

Pertumbuhan + pemerataan + kualitas manusia + keadilan + keberlanjutan → kesejahteraan.

Dengan demikian, PDB tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.


E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

Bagian ini membahas pertanyaan yang sangat penting:

Seberapa jauh negara harus terlibat dalam perekonomian?

Apakah negara harus membiarkan pasar bekerja sepenuhnya?

Atau negara harus mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi?

Perspektif integratif Pancasila-Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang.


1. Negara bukan satu-satunya pelaku ekonomi

Dalam sistem ekonomi yang sehat, kegiatan ekonomi dilakukan oleh banyak aktor:

  • individu;
  • keluarga;
  • koperasi;
  • UMKM;
  • perusahaan;
  • BUMN;
  • pemerintah daerah;
  • pemerintah pusat;
  • masyarakat sipil.

Negara tidak harus menjalankan seluruh kegiatan ekonomi.

Namun negara mempunyai fungsi penting sebagai regulator dan penjaga keadilan.


2. Negara sebagai regulator

Sebagai regulator, negara menetapkan aturan agar aktivitas ekonomi berjalan secara adil.

Contohnya:

  • aturan persaingan usaha;
  • perlindungan konsumen;
  • perlindungan tenaga kerja;
  • perpajakan;
  • pengelolaan sumber daya alam;
  • perlindungan lingkungan;
  • kebijakan sosial;
  • regulasi sektor keuangan.

Tujuannya bukan mematikan pasar.

Tujuannya adalah:

membuat pasar bekerja dalam kerangka keadilan sosial.


3. Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi menghendaki agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian.

Artinya, sistem ekonomi tidak boleh hanya dikuasai:

negara,

ataupun hanya dikuasai:

korporasi besar.

Masyarakat harus memiliki ruang untuk:

  • memiliki usaha;
  • bekerja;
  • memiliki aset;
  • membentuk koperasi;
  • mendapatkan pembiayaan;
  • memperoleh akses pasar;
  • ikut menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan ekonominya.

Dengan demikian, demokrasi ekonomi adalah upaya mendistribusikan kesempatan ekonomi, bukan hanya mendistribusikan pendapatan.


4. Konsep hisbah dalam Islam

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, terdapat konsep hisbah.

Hisbah secara umum berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap aktivitas masyarakat agar berlangsung sesuai dengan ketentuan moral dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ekonomi, fungsi pengawasan tersebut dapat berkaitan dengan:

  • kejujuran dalam perdagangan;
  • kualitas barang;
  • keadilan transaksi;
  • ukuran dan timbangan;
  • perlindungan masyarakat;
  • pencegahan kecurangan;
  • dan pengawasan terhadap praktik pasar yang merugikan.

Salah satu gagasan penting dari hisbah adalah bahwa pasar tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa pengawasan ketika terdapat potensi kezaliman atau kecurangan.


5. Hubungan hisbah dengan negara modern

Konsep hisbah tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang identik dengan satu lembaga negara modern tertentu.

Lebih tepat jika kita melihat fungsi moral dan sosialnya.

Dalam negara modern, fungsi-fungsi yang memiliki kemiripan tujuan dapat tersebar pada berbagai lembaga.

Misalnya:

  • lembaga pengawas persaingan;
  • lembaga perlindungan konsumen;
  • otoritas sektor keuangan;
  • lembaga pengawas pangan;
  • pengawas ketenagakerjaan;
  • aparat penegak hukum;
  • lembaga pengawasan lingkungan.

Kesamaannya adalah adanya gagasan:

aktivitas ekonomi harus diawasi agar tidak menghasilkan ketidakadilan dan kerugian sosial.


6. Negara sebagai "wasit" ekonomi

Analogi sederhana untuk memahami fungsi negara adalah wasit dalam pertandingan.

Wasit bukan pemain.

Namun pertandingan tidak dapat berlangsung secara adil jika tidak ada aturan dan pengawasan.

Dalam ekonomi:

Pelaku usaha = pemain

Masyarakat/konsumen = pihak yang berinteraksi dalam permainan

Negara = pembuat aturan sekaligus pengawas

Negara harus memastikan bahwa:

  • aturan berlaku untuk semua;
  • tidak ada pelaku yang menggunakan kekuatan secara berlebihan;
  • konsumen terlindungi;
  • pekerja tidak dieksploitasi;
  • lingkungan tidak dirusak;
  • dan kesempatan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

7. Negara tidak boleh menjadi sumber ketidakadilan

Namun ada sisi lain yang juga penting.

Jika negara terlalu kuat dan tidak diawasi, negara sendiri dapat menjadi sumber ketidakadilan.

Misalnya:

  • korupsi;
  • kolusi;
  • monopoli oleh negara;
  • birokrasi yang berlebihan;
  • kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Karena itu, prinsip demokrasi dan hukum tetap penting.

Negara yang menjadi regulator harus:

kuat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga dibatasi agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.


Integrasi BAB 6 secara Keseluruhan

Kelima bagian dalam BAB 6 sebenarnya membentuk satu alur pemikiran.

Tahap 1 — Menentukan tujuan

Falah + keadilan sosial

↓

Tahap 2 — Menentukan manusia seperti apa yang ingin dibangun

Maqashid syariah + pembangunan manusia

↓

Tahap 3 — Mengidentifikasi masalah

Kemiskinan + kesenjangan + ketergantungan

↓

Tahap 4 — Menentukan cara mengukur keberhasilan

Indikator kesejahteraan holistik

↓

Tahap 5 — Menentukan siapa yang menjaga sistem

Negara sebagai regulator berkeadilan

Dengan demikian, BAB 6 bukan sekadar membahas "kesejahteraan", tetapi membangun paradigma pembangunan yang utuh.


Skema Besar Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu

Secara sederhana dapat digambarkan seperti ini:

TAUHID + PANCASILA
↓
Nilai moral dan keadilan
↓
Falah + Keadilan Sosial
↓
Maqashid Syariah + Pembangunan Manusia
↓
Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan
↓
Pemberdayaan masyarakat
↓
Demokrasi ekonomi
↓
Regulasi negara yang adil
↓
Kesejahteraan material + sosial + spiritual + ekologis
↓

KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU


Contoh Penerapan Terpadu

Misalnya pemerintah ingin mengatasi kemiskinan di sebuah daerah pedesaan.

Pendekatan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan mungkin akan mengatakan:

"Bangun industri agar GDP meningkat."

Namun paradigma integratif akan melihat masalah secara lebih luas.

Langkah pertama: pendidikan

Masyarakat diberikan akses pendidikan dan pelatihan.

Ini berkaitan dengan:

hifz al-'aql → perlindungan akal.

Langkah kedua: kesehatan

Masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.

Ini berkaitan dengan:

hifz al-nafs → perlindungan jiwa.

Langkah ketiga: akses modal

Masyarakat memperoleh pembiayaan yang sesuai dan tidak eksploitatif.

Ini berkaitan dengan:

hifz al-mal → perlindungan harta.

Langkah keempat: koperasi

Masyarakat membentuk koperasi untuk memperkuat posisi tawar.

Ini berkaitan dengan:

ta'awun + kekeluargaan.

Langkah kelima: pasar

Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang memonopoli pasar secara merugikan.

Ini berkaitan dengan:

demokrasi ekonomi + anti-eksploitasi.

Langkah keenam: lingkungan

Kegiatan ekonomi tidak boleh merusak sumber daya alam.

Ini berkaitan dengan:

khalifah + keberlanjutan.

Hasil akhirnya

Masyarakat tidak sekadar mendapatkan uang.

Mereka memperoleh:

pendidikan + kesehatan + pekerjaan + pendapatan + keamanan + kemampuan berusaha + lingkungan yang sehat + kesempatan hidup bermartabat.

Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial terpadu.


Kesimpulan BAB 6

BAB 6 menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh dipersempit menjadi pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan semata.

Dalam perspektif Islam, tujuan ekonomi adalah falah, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi material, sosial, moral, spiritual, maupun kehidupan akhirat.

Sementara itu, dalam perspektif Pancasila, pembangunan ekonomi diarahkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara luas dan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Konsep maqashid syariah kemudian memberikan kerangka untuk melihat kebutuhan manusia secara lebih komprehensif melalui perlindungan terhadap:

  1. agama;
  2. jiwa;
  3. akal;
  4. keturunan;
  5. harta.

Kelima aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia Indonesia. Manusia yang sejahtera bukan hanya manusia yang mempunyai pendapatan tinggi, tetapi manusia yang sehat, berpendidikan, aman, mempunyai keluarga yang terlindungi, mempunyai akses ekonomi, serta mampu menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan juga harus dipahami sebagai persoalan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi dapat mempunyai dimensi struktural. Karena itu, solusi kemiskinan tidak cukup berupa bantuan, tetapi harus dilengkapi dengan pemberdayaan, pendidikan, akses modal, pekerjaan, koperasi, dan kesempatan ekonomi.

Selanjutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan PDB. PDB tetap penting sebagai indikator aktivitas ekonomi, tetapi harus dilengkapi dengan indikator mengenai kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan kualitas kehidupan sosial.

Terakhir, negara mempunyai peran penting sebagai regulator berkeadilan. Negara tidak harus menguasai seluruh aktivitas ekonomi, tetapi harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara adil. Dalam perspektif Islam, fungsi pengawasan pasar dapat dikaitkan secara konseptual dengan hisbah, sedangkan dalam konteks Pancasila fungsi tersebut sejalan dengan gagasan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Jadi, inti BAB 6 dapat dirumuskan dalam satu kalimat:

Sistem ekonomi Pancasila-Islam tidak bertujuan sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun manusia dan masyarakat yang mencapai falah, menikmati keadilan sosial, terlindungi kebutuhan dasarnya, memiliki kesempatan ekonomi yang adil, serta hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan.

Comments

Popular posts from this blog

BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN

BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF